Serikat Karyawan (Sekar) Telkom menyatakan menolak rencana merger layanan Telkom Flexi dengan Esia milik PT Bakrie Telecom.
"Penggabungan Flexi dengan Esia bukanlah pilihan yang terbaik bagi bisnis Telkom ke depan. Tercermin ketika rumor ini bergulir, sudah menurunkan saham Telkom di pasar modal," kata Sekjen Sekar Telkom, Asep Mulyana, di Jakarta, Kamis.
Menurut Asep, saat ini bisnis Flexi sangat menguntungkan dan prospeknya bagus ke depan, jadi tidak ada alasan harus digabung dengan Esia.
"Kecuali memang ada tekanan politis terhadap rencana tersebut. Evaluasi kapabilitas internal untuk membuat Flexi lebih maju lagi juga perlu dilakukan, bukan malah mencoba melakukan langkah penggerogotan aset negara," tegas Asep.
Diketahui, PT Telkom Tbk menyiapkan dua opsi terkait rencana merger antara Flexi dan Esia, layanan PT Bakrie Telecom Tbk.
"Opsi tersebut adalah menjadi mayoritas, atau menjadi minoritas asalkan mendapat kompensasi dari Grup Bakrie," kata Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rencana penggabungan Flexi-Esia dikhawatirkan melanggar UU Anti Monopoli, karena kedua operator telepon tetap nirkabel (FWA) itu menguasai lebih dari 50 persen pasar layanan CDMA.
Namun untuk memuluskan rencana merger itu, Bakrie Telecom mengajukan lisensi layanan seluler, selain lisensi yang dimilikinya saat ini yaitu Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
PLT Dirjen Postel/Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Muhammad Budi Setyawan mengungkapkan, belum ada keputusan terkait lisensi seluler milik Bakrie Telecom.
"Masih telaah teknis dan legal," kata Budi.
Anggota Komite BRTI, Heru Sutadi, meminta Bakrie Telecom menyelesaikan terlebih dahulu masalah kepastian waktu penggelaran SLJJ karena izin prinsip telah diberikan sejak dua tahun lalu.
"Sampai sekarang tidak ada kepastian penggelaran SLJJ oleh Bakrie Telecom. Masalah ini belum selesai, sudah mengajukan pula lisensi ingin bermain di seluler," ujar Heru.
"Penggabungan Flexi dengan Esia bukanlah pilihan yang terbaik bagi bisnis Telkom ke depan. Tercermin ketika rumor ini bergulir, sudah menurunkan saham Telkom di pasar modal," kata Sekjen Sekar Telkom, Asep Mulyana, di Jakarta, Kamis.
Menurut Asep, saat ini bisnis Flexi sangat menguntungkan dan prospeknya bagus ke depan, jadi tidak ada alasan harus digabung dengan Esia.
"Kecuali memang ada tekanan politis terhadap rencana tersebut. Evaluasi kapabilitas internal untuk membuat Flexi lebih maju lagi juga perlu dilakukan, bukan malah mencoba melakukan langkah penggerogotan aset negara," tegas Asep.
Diketahui, PT Telkom Tbk menyiapkan dua opsi terkait rencana merger antara Flexi dan Esia, layanan PT Bakrie Telecom Tbk.
"Opsi tersebut adalah menjadi mayoritas, atau menjadi minoritas asalkan mendapat kompensasi dari Grup Bakrie," kata Komisaris Utama Telkom Tanri Abeng.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rencana penggabungan Flexi-Esia dikhawatirkan melanggar UU Anti Monopoli, karena kedua operator telepon tetap nirkabel (FWA) itu menguasai lebih dari 50 persen pasar layanan CDMA.
Namun untuk memuluskan rencana merger itu, Bakrie Telecom mengajukan lisensi layanan seluler, selain lisensi yang dimilikinya saat ini yaitu Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).
PLT Dirjen Postel/Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Muhammad Budi Setyawan mengungkapkan, belum ada keputusan terkait lisensi seluler milik Bakrie Telecom.
"Masih telaah teknis dan legal," kata Budi.
Anggota Komite BRTI, Heru Sutadi, meminta Bakrie Telecom menyelesaikan terlebih dahulu masalah kepastian waktu penggelaran SLJJ karena izin prinsip telah diberikan sejak dua tahun lalu.
"Sampai sekarang tidak ada kepastian penggelaran SLJJ oleh Bakrie Telecom. Masalah ini belum selesai, sudah mengajukan pula lisensi ingin bermain di seluler," ujar Heru.
Komentar
Posting Komentar